Makna “Tidak Bertentangan dengan Kesusilaan” sebagai Syarat Sah Perjanjian Kerja

Judul peneltian disertasi ini adalah : Makna `tidak bertentangan dengan kesusilaan` sebagai syarat sah perjanjian kerja. Judul ini merupakan representasi dua isu hukum, yakni : (1). Hakikat makna tidak bertentangan dengan kesusilaan` sebagai syarat sah perjanjian kerja dalam perspektif perlindungan buruh; (2). Akibat hukum perjanjian kerja yang bertentangan dengan kesusilaan. Penelitian disertasi ini dilakukan atas latar belakang kekaburan makna `kesusilaan` dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 52 ayat 1 huruf d, berikut akibat hukum perjanjian kerja bertentangan dengan kesusilaan yang secara normatif tidak memberikan perlindungan dan keadilan terhadap buruh. Kekaburan makna demikian pada gilirannya menciptakan ketidakpastian hukum karena membuka ruang multi tafsir dalam proses penegakan hukum. Diharapkan dari penelitian disertasi ini dapat dikonstruksi makna kesusilaan dalam perjanjian kerja termasuk kontruksi akibat hukum perjanjian kerja yang bertentangan dengan kesusilaan dengan tetap berorientasi pada perlindungan buruh. Orisinalitas disertasi ini otentik mengingat hingga penelitian ini dilakukan, belum ada satupun penelitian sebagai karya akademik dalam bentuk disertasi yang menyerupai atau mengawali tema penelitian sebagaimana judul di atas. Jenis penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu proses penelitian yang mengkaji dan menganalisis ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan termasuk peraturan pelaksanaannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.12 Tahun 1948 tentang Kerja, Undang-undang No.14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, Undang-undang No.25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Undang-Undang No.17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Konvensi ILO, berikut peraturan daerah, ajaran etika Jawa, putusan pengadilan ditunjang dengan berbagai sumber ajaran Islam, Kristen, Hindu, Budha Konghucu, undang-undang negara lain hingga pendapat ahli filsafat yang semuanya berkaitan dengan masalah kesusilaan sebagai basis kajian. Analisis terhadap basis kajian tersebut dilakukan dengan empat macam pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan sejarah (Historical Approach), pendekatan kasus (Case Approach). Kemudian melalui empat pendekatan tersebut dilakukan formulasi dalam bentuk inventarisasi dan komparasi terhadap basis kajian sehingga diperoleh temuan dalam bentuk konstruksi hakikat makna kesusilaan yakni : nilai perilaku terutama yang membangkitkan nafsu birahi berdasarkan kesadaran etis lokal. Rumusan makna suatu pekerjaan dikatakan tidak bertentangan dengan kesusilaan apabila : (a) Objek pekerjaan yang diperjanjikan tidak menempatkan buruh sebagai alat produksi. (b) Objek pekerjaan yang diperjanjikan tidak membangkitkan nafsu birahi. (c) Objek pekerjaan yang diperjanjikan tidak termasuk jenis kejahatan dalam kategori melanggar kesusilaan sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (d) Objek pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan perasaan masyarakat lokal. (e) Objek pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai religiusitas. Berkaitan dengan isu hukum kebatalan perjanjian kerja yang bertentangan dengan kesusilaan maka berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat dikonstruksi bahwa perjanjian kerja merupakan contractus sui generis atau perjanjian yang memiliki karakter khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya karena perjanjian kerja tersebut menyimpangi asas kebebasan berkontrak yang memposisikan persamaan kedudukan dan keseimbangan para pihak yang membuat perjanjian kerja yakni pengusaha dan buruh. Fakta hukum penyimpangan dimaksud dibuktikan dengan unsur `perintah` dalam hubungan kerja yang diwujudkan melalui perjanjian kerja sehingga unsur `perintah itu menempatkan kedudukan pengusaha lebih tinggi dibanding kedudukan buruh sebagai para pihak dalam hubungan kerja. Berdasarkan kedudukan pengusaha yang tidak seimbang dengan kedudukan buruh maka kebatalan hukum atas perjanjian kerja dikonstruksi untuk memberikan perlindungan terhadap buruh sesuai dengan asas hukum ketenagakerjaan, nilai-nilai Hubungan Industrial Pancasila, dasar konstitusional Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 dan 28D ayat 2 serta komitmen pemerintah melalui politik hukum ketenagakerjaan sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang pada Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Wujud konkrit dari konstruksi akibat hukum perjanjian kerja dimaksud adalah jika dalam perjanjian kerja terdapat pekerjaan sebagai sebagai syarat objektif bertentangan dengan kesusilaan maka ketentuan yang bertentangan saja yang batal demi hukum karena kebatalan dimaksud tidak serta merta melahirkan pemutusan hubungan kerja dan tidak membatalkan hak-hak lainnya sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh buruh dan pengusaha sepanjang ketentuan lainnya dalam perjanjian kerja tersebut tidak terlarang